“Pemerintah daerah, walikota, para pemulung, pengelola sampahnya ikut bertanggung jawab. Ini kesalahan pengelolaan terhadap sampah. Termasuk saya, teledor,” ujar Menneg Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar kepada wartawan di Balaikota Bandung, Jalan Aceh, Bandung, Sabtu (19/3/2005).

Menurut Witoelar, saat ini KLH sedang melakukan pengkajian dan mencari tahu kronologis penyebab terjadinya longsor tersebut.

Dalam kajian KLH yang bersifat sementara, musibah longsoran TPA Leuwigajah yang menewaskan 140 orang lebih tersebut dikarenakan ledakan gas metan yang bereaksi karena air hujan. Dugaan lain, longsor terjadi karena TPA Leuwigajah tersebut menggunakan tehnik open damping. “TPA Leuwigajah sudah tidak layak lagi digunakan sebagai tempat pembuangan sampah,” ujar Witoelar.

Tehnik open damping ini, menurut Witoelar, hampir diterapkan di seluruh TPA dan TPS di Indonesia. Karenanya, ia berharap pemerintah daerah Bandung dan Cimahi lebih terkoordinir dalam mengelola masalah persampahan. Dia juga berharap tidak terjadi musibah longsoran sampah lagi di tempat lain.

Sampah Menggunung

Dari pantauan detikcom, pasca musibah longsor sampah di TPA Leuwigajah, saat ini sampah-sampah sudah menggunung di sejumlah jalan utama dan pasar-pasar di Bandung.

Ketinggian sampah hingga mencapai tiga meter. Sampah tersebut sudah mengeluarkan bau tidak sedap dan mengeluarkan air hingga mengalir ke badan jalan.

Lalat-lalat besar juga sudah mengepung sampah tersebut. Box pengangkut dan roda sampah juga dipenuhi sampah. Tumpukan sampah itu bisa ditemukan di Jalan Ganesha, Kampus ITB Bandung, Jalan Dago, Kembang Sepatu, Pasar Gedebage, Pasar Andir, Jalan Pasteur dan beberapa jalan lainnya di Bandung.

Dinas Kesehatan Kota Bandung sendiri terlihat sudah beberapa kali melakukan penyemprotan asap terhadap gundukan sampah-sampah tersebut untuk mengusir dan membunuh bibit-bibit penyakit yang timbul akibat penumpukan sampah itu.

Meski sampah tersebut tidak terangkut, hingga kini pemerintahan kota Bandung masih menarik iuran sampah sebesar Rp 2.500/bulan kepada warga. Beberapa warga yang ditemui detikcom

mengaku kecewa dengan pelayanan pemerintahan kota Bandung saat ini.

“Orang sudah tidak mau lagi beli di tempat saya,” ujar Asep Rahmat, salah satu pedagang yang sampah membuka toko di Jalan Ganesha dekat kampus ITB Bandung. Selain itu, di tumpukan sampah tersebut banyak warga yang sudah memasang spanduk yang isinya melemparkan kekesalan akibat sampah yang tidak diangkut itu. ( umi )

Gugatan ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, Wali Kota Bandung Dada Rosada, Bupati Bandung Obar Sobarna, Wali Kota Cimahi Itoc Tochija, dan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

Berkas gugatan diajukan kepada pihak Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara 96/PDTG/April/2005. Saat pendaftaran gugatan, korban didampingi kuasa hukum mereka, yaitu Johnson Siregar.

Saat penyampaian gugatan, korban dan kuasa hukumnya diterima oleh Humas Pengadilan Negeri (PN) Bandung Handoko, hakim PN Bandung Tumpal Napitupulu, dan Sekretaris Panitera PN Bandung Ade Usman.

Johnson mengatakan, korban longsor TPA Leuwigajah menuntut ganti rugi materiil Rp 18,64 miliar dan ganti rugi imateriil Rp 41 triliun. Kerugian imateriil yang dialami korban berupa stres dan gangguan psikologis akibat kelalaian pemerintah dalam mengelola TPA.

“Pemerintah tidak menunjukkan tanggung jawab terhadap korban longsor Leuwigajah. Nasib korban terombang-ambing. Tidak ada kepedulian dan perhatian dari pemerintah kepada para korban,” kata Johnson Siregar.

Sebelum musibah longsor, TPA Leuwigajah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Pemkot Cimahi. Kapasitas pembuangan sampah dari Kota Bandung berkisar 2.500 meter kubik per hari, Kabupaten Bandung sekitar 700 meter kubik per hari, sedangkan Kota Cimahi sekitar 50 meter kubik per hari.

Johnson menyatakan, hingga saat ini bantuan dan sumbangan uang dari pemerintah dan lapisan masyarakat belum terdistribusi dan diterima oleh para korban. Jumlah sumbangan itu, kata Johnson, ditaksir mencapai Rp 1,8 miliar.

Gugatan itu disampaikan setelah pihaknya gagal melakukan pertemuan dengan empat pemerintah daerah. Pihaknya, demikian Johnson, melayangkan surat kepada Pemerintah Provinsi Jabar tanggal 7 Maret untuk mengadakan pembicaraan tentang masalah korban longsor.

Selanjutnya, dikirim surat tertanggal 7 April dan 15 April tentang tuntutan ganti rugi kepada empat pemerintah daerah. Akan tetapi, sampai sekarang surat tersebut tidak pernah ditanggapi.

“Ada kesan bahwa pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab secara konstitusional tidak menunjukkan tanggung jawab terhadap korban longsor Leuwigajah,” katanya.

Wawan, salah seorang keluarga korban, mengungkapkan, dirinya merasa terombang-ambing karena pemerintah tidak memberikan kepastian tentang bantuan kepada para korban.

Ketika musibah longsor terjadi, Wawan kehilangan anaknya, Gilang Gumilar (9), akibat tertimbun sampah. Selain itu, adik Wawan, Nenti Ruhenti (23), dan mertua Wawan, Eli (70), juga tewas akibat tertimbun sampah.

“Rumah saya habis dikuras sampah. Aparat mengombang-ambingkan kami, penyaluran sembako pun tidak jelas,” katanya. Longsor di TPA Leuwigajah menewaskan 143 warga dari 170 warga, akibat tertimbun longsor sampah. (lkt)

2005 – 2006 (prime case)

Advokasi Korban Longsornya Sampah dari Tempat  Pembuangan Akhir (TPA)  Leuwigajah Cimahi, Jawa Barat

Sekitar TPA Leuwigajah

TPA Leuwigajah terletak di desa Cilimus Kecamatan Batujajar Kabutan Bandung,  merupakan tempat akhir pembuangan sampah yang dikelola PD Kebersihan dibawah Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sampah yang di buang di TPA ini bersumber dari Sampah Masyarakat warga Kota Bandung, Kota Cimahi, kabupaten Bandung  dan sekitarnya.

Truk pengangkut sampah Menuju TPA Leuwigajah

Papan Perusahaan Daerah Dinas Kebersihan

Motto Publikasi Pengelolaan sampah TPA Leuwigajah ; Jagalah Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan

persawahan Desa Kampung Cilimus sebelum longsoran sampah

sisi jalan yang dilewati truk dan buangan sampah di sebelah kanan

Lokasi tumpukan sampah, nampak kehijauan gunung mengelilingi pedesaan

k

tumpukan sampah sudah mencapai setinggi pohon

kegiatan pemulung di lokasi TPA lokasi perkampungan CILIMUS PASCA LONGSOR

salah satu rumah penduduk cilimus

Rumah penduduk yang tertimpa longsoran sampah sejauh k/l 2 km dari TPA nampak sampah lebih tinggi menimbun perkampungan.

batas longsor sampah hampir menimpa rumah penduduk (paling ujung)

gundukan longsoran yang melampaui rumah. (pojok kanan bawah)

rumah penduduk yang sudah lebih rendah dari gunungan sampah

longsoran terlihat sangat panjang menerjang kampubg cilimus

tingginya sampah nampak rumah dibelakang berada dibawah

lawyer JSDR (kanan) foto bersama dengan keluarga korban diatas hamparan timbunan sampah

lokasi penggalian korban tertimpa sampah

Dalam sidang tersebut, majelis hakim menilai berkas perkara yang diberikan kuasa hukum penggugat sudah cukup baik. Namun, saat memeriksa surat kuasa para kuasa hukum tergugat dari para tergugat, yaitu Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung, Bupati Bandung, Wali Kota Cimahi, dan Direktur Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, ada beberapa hal yang tidak lengkap.

Ketua Majelis Hakim Hidayatul Manan mengatakan, dari lima surat kuasa yang dikeluarkan para tergugat, hanya satu surat kuasa yang dinilai telah lengkap, yaitu berasal dari Gubernur Jabar.

Sementara empat surat kuasa lainnya dinilai belum lengkap karena ada salah pengetikan nama tergugat dan belum lengkapnya jabatan tergugat dalam struktur pemerintahan. Untuk itu, majelis hakim meminta kepada empat kuasa hukum tergugat untuk melengkapi berkas-berkas dalam surat kuasa tersebut.

Ketua Majelis Hakim Hidayatul Manan memutuskan untuk menunda persidangan kasus ini hingga tanggal 2 Juni 2005.

Kuasa hukum penggugat, Johnson Siregar, mengatakan, sebenarnya pihaknya bisa mempermasalahkan soal status kuasa hukum tergugat. Sesuai Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum tergugat tidak bisa mewakili tergugat dalam persidangan kasus ini. “Kuasa hukum tergugat berasal dari kantor biro hukum di pemda masing-masing. Mereka berstatus pegawai negeri sipil,” katanya. (mhd)

Posted in Liputan Pers Tagged: Bupati Bandung, Gubernur Jawa Barat, korban longsor, sampah, sidang gugatan warga, Walikota Bandung, Walikota Cimahi ]]> http://johnsonsiregar.com/2009/03/14/sidang-gugatan-korban-longsor-tpa-leuwigajah-ditunda/feed/ 0 Johnson Siregar More... http://johnsonsiregar.com/2009/03/03/hello-world/ http://johnsonsiregar.com/2009/03/03/hello-world/#comments Tue, 03 Mar 2009 15:27:22 +0000 johnson siregar ]]> Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!